PENYERAHAN SK PPPK

Setelah 2 tahun menanti, akhirnya Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Kulon Progo menerima Surat Keputusan (SK)  PPPK. SK tersebut diserahkan di  Ruang Adikarto Pemda Kulon Progo pada hari Rabu 3 Februari 2020 oleh Bupati Kulon Progo Drs. H. Sutedjo Pada kesempatan ini  dilakukan Penyerahan SK PPPK sejumlah 84 orang yang merupakan PPPK formasi Tahun 2020. Ad

apun perincian pengangkatan CPNS pada kesempatan ini sebagai berikut :

 

  1. Berdasarkan Golongan :
  2. Golongan Ruang IX sejumlah 49 orang ;
  3. Golongan Ruang VII sejumlah 10 orang ;
  4. 3. Golongan Ruang V sejumlah 25 orang ;
  5. Berdasarkan jabatan :

NO

KELOMPOK JABATAN

NAMA JABATAN

JML

1.

Guru

Ahli Pertama Guru Kelas

14 orang

 

 

Ahli Pertama Guru Pendidikan Agama Islam

3 orang

 

 

Ahli Pertama Guru Penjasorkes

2 orang

 

 

Ahli Pertama Guru Pendidikan Kewarganegaraan

1 orang

 

 

Ahli Pertama Guru Bahasa Inggris

3 orang

 

 

Ahli Pertama Guru Seni Budaya

1 0rang

2.

Penyuluh Pertanian

Ahli Pertama Penyuluh Pertanian

25 orang

 

 

Pelaksana/Terampil Penyuluh Pertanian

35 orang

Jumlah Keseluruhan

84 orang

 

Bahwa seleksi PPPK ini dilaksanakan melalui proses seleksi yang cukup panjang, dengan tahapan seleksi antara lain sebagai berikut ini :

  1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2019, tempat di Swiss Belhotel Harbour Bay Batam telah dilakukan rapat koordinasi sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK dan rencana pengadaan PPPK tahap I tahun 2019.
  2. Bahwa Pelaksanaan Ujian Seleksi berbasis Computer Assisted Test (CAT) terhadap peserta Calon PPPK telah dilaksanakan pada 23 Februari 2019 bertempat di SMKN 2 Pengasih dengan peserta sebagai berikut :
  3. Guru sejumlah 26 orang yang berasal dari Tenaga Honorer Eks K-II;
  4. Penyuluh Pertanian sejumlah 61 orang. Penyuluh Pertanian ini merupakan Penyuluh Pertanaian berdasarkan SK Menteri Pertanian dan/atau MoU/Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertanian dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo sejumlah 61 orang.
  5. Berdasarkan K26-30/P6304/IV/19.01 Tanggal 4 April 2019 Tentang Penyampaian Hasil Seleksi PPPK Pemerintah Kab. Kulon Progo Tahun 2019, hasil seleksi peserta Calon PPPK adalah sebagaimana berikut :
  6. Guru jumlah total peserta ujian adalah 26 orang dengan perincian :
  • Lulus sejumlah 24 orang
  • Tidak memenuhi nilai ambang batas minimal sesuai ketentuan Permenpan-RB Nomor 4 Tahun 2019 adalah sejumlah 2 orang.
  1. Penyuluh Pertanian jumlah total peserta ujian 61 orang dan seluruhnya dinyatakan lulus.
  2. Berdasarkan Penetapan NI PPPK dari Badan Kepegawaian Negara nomor 0031/PPPK/KR.I/I/2020 dan 0032/PPPK/KR.I/I/2020 Tanggal 30 Desember 2020, telah ditetapkan 84 NI PPPK dan 1 (satu) Pegawai yang Tidak Memenuhi Syarat dikarenakan Batas Usia Pensiun Tidak mencukupi.

Pengangkatan Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Tahap I menjadi PPPK sempat tertunda cukup lama karena Pemerintah Daerah menunggu aturan perundang-undangan yang mengatur tetang gaji dan tunjangan serta aturan tentang pengelolaan PPPK yang disusun oleh Pemerintah Pusat.

Bahwa Pengadaan PPPK dengan metode CAT BKN dilaksanakan secara obyektif, transparan, jujur dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moril dan yuridis formil. Termasuk dalam proses Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tidak memungut biaya apapun baik untuk proses pemberkasan maupun pengusulan NIP di BKN. Diharapkan PPPK Tahun 2021  ini mampu menunjukkan kinerja dan integritas yang tinggi dalam bekerja sehingga dapat mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo.

          Pada kesempatan tersebut Bupati Kulon Progo menyampaikan ucapan selamat kepada PPPK yang pada kesempatan ini telah menerima SK Pengangkatan PPPK. Ini merupakan momentum  yang luar biasa yang sudah dinantikan dalam hidup PPPK. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Kedudukan hukum PPPK sebagai ASN diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 dan turunannya pada PP 11 Tahun 2017, PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Secara umum, tenaga honorer dan PPPK memiliki persamaan. Yakni sama-sama pegawai yang dipekerjakan di instansi pemerintah daerah maupun pusat. Keduanya juga sama-sama berstatus sebagai non-PNS. Namun, secara penjelasan dan pemberian gaji keduanya berbeda. PPPK diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Berdasarkan, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( ASN), pegawai PPPK juga termasuk sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) non-PNS, sehingga bisa menduduki jabatan administratif dan jabatan fungsional di instansi pemerintah.

PPPK diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain gaji, PPPK juga bisa menerima penghasilan lain, berupa tunjangan, honor, dan perjalanan dinas yang diatur berdasarkan standar biaya masukan yang dirilis Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

            Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berharap kepada Saudara-saudara yang baru saja menerima SK Pengangkatan PPPK, agar dapat mensyukurinya. Perlu saya tegaskan kembali bahwa saudara-saudara yang telah lulus menjadi PPPK ini, Saudara-saudara tidak sepeserpun menggunakan uang, murni 100% karena lolos persyaratan administrasi dan nilai ujian yang baik. Selalu saya pesankan, janganlah percaya kepada oknum yang mengaku mampu meloloskan untuk menjadi CPNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan iming-iming menggunakan sejumlah uang, karena yang akan lolos seleksi adalah yang benar-benar mengikuti ujian dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Bupati berharap para PPPK ini dapat bekerja dengan baik, disiplin, profesional dan meningkatkan prestasi kerja, bahkan tidak hanya menjalani rutinitas kerja semata, tetapi mampu untuk berinovasi. Menjadi seorang PPPK itu gajinya  kecil, ini harus disadari sejak dini, bahwa menjadi ASN bukan untuk menjadi kaya raya. Jika ingin kaya raya, jadilah seorang pengusaha. Namun demikian seorang PPPK akan memiliki penghasilan yang sudah pasti setiap bulannya. Bupati sangat berharap, seluruh ASN baik PNS maupun non PNS tidak bergaya hidup mewah. Janganlah membeli barang yang diinginkan, tetapi yang benar-benar dibutuhkan.

Kepada PPPK yang baru saja menerima SK PPPK, tidak perlu mengadakan syukuran yang mewah, tetapi alangkah lebih baik bersyukur dengan menyisihkan rejeki untuk mengingat orang-orang di sekitar kita yang masih kekurangan. Ingatlah bahwa rejeki yang kita terima, didalamnya terdapat hak orang-orang yang tidak mampu yang dititipkan kepada kita. (Sumber : Martono, Penyuluh Pertanian Kulon Progo)

edt.@ziz