Membangun Kemandirian Pangan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengentasan Kemiskinan di Kulon

Senin, 8 Juli 2019 13:11:19 - Oleh : Ka. Bidang Pangan dan Penyuluhan

Kapusluh Hadiri Seminar Regional Perhiptani dan KTNA DIY 2019 di Sleman

TEMU TEKNIS OPTIMALISASI LAHAN DENGAN "TURIMAN" DI BPP WATES

PEMBUKAAN PEDA KTNA DIY 2019

Kulon Progo Berjaya di "Lantip Trengginas" PEDA KTNA di Sleman

KWT Anggrek Asri Menggermalang Samigaluh Kulon Progo  

Upaya mewujudkan ketahanan pangan bukan perkara yang mudah karena ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang terdiri atas berbagai subsistem, yaitu sub sistem ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan. Terwujudnya ketahanan pangan merupakan sinergi dari interaksi ketiga sub sistem tersebut, yaitu adanya ketersediaan pangan yang cukup baik karbohidrat maupun protein dari produksi wilayah setempat untuk dikonsumsi penduduk setempat, distribusi pangan yang merata di setiap wilayah dan tersedia sepanjang waktu, serta konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman.

Dari sisi neraca ketersediaan bahan pangan tahun 2018 sebesar 3.243 kilokalori/kapita/hari cukup aman diatas standart kebutuhan bahan pangan 2.450 kilokalori/kapita/hari, namun dari sisi distribusi masih terjadi disparitas wilayah surplus dan wilayah rawan pangan serta fluktuasi harga yang cukup tinggi baik antar wilayah maupun antar waktu. Misalnya dari aspek ketersediaan pangan pokok, produksi GKP rata-rata 5 tahun terakhir sebesar ± 120.000 ton atau setara ± 76.200 ton beras sedangkan konsumsi pangan kita sebesar 79,2 kg/kapita/tahun atau setara ± 37.224 ton (dengan asumsi jumlah penduduk 477.000 jiwa) sehingga Kulon Progo masih surplus beras sebesar ± 38.976 ton beras. Namun demikian distribusi antar wilayah maupun antar waktu masih belum merata dan terjadi ketimpangan antara wilayah surplus dengan wilayah minus dan antara musim panen dengan musim paceklik.

Saat ini konsumsi pangan beras di Kulon Progo sebesar 79,2 kg/kapita/th, angka tersebut jauh lebih kecil dari konsumsi beras tingkat nasional sebesar 113,5 kg/kapita/tahun maupun konsumsi pangan beras di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 85 kg/kapita/tahun. Sedangkan konsumsi pangan rata-rata tahun 2017 skor Pola Pangan Harapan 93 dengan konsumsi pangan sebesar 1.825 kilokalori/kapita/hari termasuk kategori cukup/baik namun belum bisa mencapai harapan 2.000 kilokalori/kapita/hari.

Disisi lain dengan adanya berbagai mega proyek seperti Bandara NYIA dan rencana pembangunan jalan bebas hambatan akan berdampak terhadap menurunnya luas lahan pertanian karena adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi fungsi industri, transportasi maupun real estate. Alih fungsi lahan di Yogyakarta mencapai 250 per tahun (tribunjogja.com, 26 Januari 2016), hal tersebut tentu saja secara umum akan berdampak pada menurunnya produksi pangan di Kulon Progo. Untuk mengatasi kemungkinan menurunnya produksi pangan tentu saja perlu dilakukan berbagai intervensi terhadap peningkatan ketahanan pangan masyarakat.

Saat ini angka kemiskinan di Kulon Progo mencapai 18,3% dari jumlah penduduk atau sekitar 95.865 jiwa termasuk paling tinggi diantara Kabupaten/Kota se DI Yogyakarta yang berada pada kisaran 12% tentu merupakan persoalan tersendiri yang harus segera diatasi. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menargetkan pengentasan kemiskinan sebesar 2% per tahun sedangkan Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo menargetkan 3% per tahun.

Upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan sebanyak mungkin penduduk dari keluarga pra sejahtera. Salah satu strategi pengentasan kemiskinan agar dapat berjalan sesuai yang diharapkan adalah membangun kemandirian pangan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui melalui kegiatan seperti: 1). intensisfikasi dan ekstensifikasi pertanian, 2). cadangan pangan pemerintah maupun cadangan pangan masyarakat melalui penumbuhan lumbung pangan masyarakat, 3). penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat untuk stabilisasi harga pangan pokok dan lembaga akses pangan masyarakat untuk mendekatkan pangan di lokasi rawan pangan dengan harga relatih murah, 4). pengembangan korporasi usaha tani hulu - hilir di pedesaan daerah rawan pangan, 5). pengembangan kawasan rumah pangan lestari untuk mendukung konsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan aman serta peningkatan pendapatan masyarakat. Terwujudnya kemandirian pangan akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan angka kemiskinan di Kulon Progo.

« Kembali | Kirim | Versi cetak